Events

Rencana 6 Bulan Kolaborasi Mitra Ford Foundation

Pada 30 Juli 2010, setelah  lima hari mengikuti pertemuan  di Yayasan Kaliandra, Prigen - Jawa Timur, 32 mitra Ford Foundation yang hadir menyusun rencana kerja atau mimpi untuk 6 bulan baik secara pribadi maupun secara organisasi.

Selama 20 menit,  mitra diberikan waktu untuk  menyusun tujuan realistis ,outcome (keadaan yang memampukan), dampak. Untuk mencapai outcome, kendalanya apa dan bagaimana solusinya

Kelompok  I  : AMAN, JKPP, CSF UnMul, DTE, PPSDAK PK, WN (Mutis), Forum Lapo Mutis

• Mimpi enam bulan : tersedianya data dan informasi update peta wilayah (bisa polygon/titik) masyarakat
• Outcome : Pengakuan Masyarakat Adat dan pengakuan hak kelola masyarakat
• Belokan strategis :

Interaksi intensif antar mitra

Identifikasi isu-isu kolektif yang diperjuangkan dari tingkat kampung  s.d internasional

Identifikasi SDM dan kapasitas mitra

• Aksi bersama : konsolidasi mitra (region, nasional dan lokal), sharing data

Kelompok  II : Peta Jalan Menuju Pengakuan -  AMAN, JKPP, PPSDAK

• Tujuan strategis : Pengakuan Masyarakat Adat (public, masyarakat lokal, hukum dan politik)
• Aksi : pengorganisasian, pemetaan partisipatif, perencanaan masyarakat, penguatan ekonomi, kaderisasi, networking (system informasi wilayah kelola rakyat)
• Asumsi : gerakan pengakuan MA sebagai agenda organisasi rakyat dan ada political action dari pemerintah
• Outcomes : Masyarakat mengontrol SDA, rakyat sejahtera, posisi tawar menguat
• Ada kontinuitas dukungan FF untuk gerakan pengakuan MA

Kelompok III -  HuMa, AMAN, KEHATI

• BRWA menjadi tugas masing-masing lembaga
• Advokasi RUU masyarakat adat : oleh HuMa dan AMAN
• Advokasi perubahan UU No. 5/1990 : Kehati, HuMa, AMAN. Perlu ada konsultsi kampong untuk memperoleh masukan tentang kawasan konservasi masyarakat adat
• Evaluasi : tentang fasilitator, proses lebih ke learning saja, learning saja tidak ada komitmen, tidak ada framework dan tidak tepat waktu

Kelompok IV : Akses dan Pengakuan PSDHBM di Rinjani Barat, Lombok, NTB

• Kolaborasi : KONSEPSI, Lampera, WN, YKSSI (akan melakukan pengorganisasian, kampanye proses pembangunan mikrohidro kap. 50 Kw untuk 500 KK), ICEL (kapasitas mengawal kebijakan), DKN, LEI
• Kawasan ini luasnya 3760 Ha. Tetapi dalam posisi itu masih ada perbedaan dengan dinas kehutanan propoinsi yang menghendakinya sebagai kawasan konservasi (Tahura). Masyarakat sudah dapat dukungan dari bupati sebagai HKM. Butuh sinergi dan aliansi berbagai pihak. Jadi belokan intinya adalah (win win solution) : Bagaimana propinsi mendukung pengelolaan HKM dan bagaimana menastikan usulan-usulan masyarakat kabupaten diakomodasi seluruhnya
• Tujuan Realistik : Semua pihak mendukung pengelolaan HKM di Rinjani Barat

    Kelompok V : Media - ICRAF, KOPI, COMBINE, AIRPUTIH, ASTEKI, ENGAGE, JKPP

• Melakukan proses pertukaran audio dan video (dikumpulkan untuk disebarluaskan). Kemudian juga peta.
• Perlu komitmen untuk melakukan screening bareng dan diarahkan ke kampanye dan advokasi. Untuk itu perlu ICT untuk pemetaan (mungkin perlu dibuat open source supporting)
• ASTEKI dibebani tugas untuk menyebarkan di lima wilayah (Bengkulu, Kalimantan, kendari, sorong)
• Sebelum November : tercipta kesepahaman di kolaborasi ini
• Kemudian perlu juga kampanye di aspac, dibebankan ke Engage
• November : workshop partner dan ada alternative energy campaign dan akan didukung oleh ICRAF untuk dukungan pengetahuan dan riset.
• Combine sedang membuat system informasi desa
• Desember : tugas FF untuk menyelesaikan helpdesknya sehingga teman-teman bisa mendapat dukungan agregasi bersama
• Akan kampanye pula tentang social forestry mainstreaming, food and meals alternative. Kemudian perlu pihak luar (misal Samdhana) untuk mengevaluasi apakah proses yang dilakukan bisa menurunkan resiko bencana atau tidak

Steve Rhee berharap hasil dari pertemuan  sebagai output, bukan outcome. Saat ini yang diperlukan adalah outcome dari kerja-kerja mitra, yaitu : "Merajut upaya dan jejaring pengelola sumber daya alam menuju keadilan iklim".

Selain laporan, mitra harus mengirimkan perkembangan di wilayah masing-masing. Juga jika ada data konkrit tentang pemetaan wilayah adat, segera kirimkan ke JKPP. Dan untuk

BRWA perlu dukungan banyak pihak. Rencana 6 bulan, penting untuk menjembatani antara output dan outcome,  akan di cek oleh FF.